Asas hukum adalah prinsip dasar atau landasan pokok yang menjadi jiwa, pedoman, dan arah dalam pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Dengan kata lain, asas hukum adalah nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar berpikir dan bertindak bagi pembuat undang-undang, penegak hukum, maupun masyarakat dalam kehidupan hukum.
Ciri-ciri Asas Hukum
- Bersifat umum dan mendasar menjadi landasan bagi aturan-aturan hukum yang lebih konkret.
- Bersifat abstrak, bukan norma yang langsung mengatur perilaku, tapi memberi arah interpretasi.
- Bersumber dari nilai keadilan, kepatutan, dan moral masyarakat.
- Berfungsi sebagai pedoman dalam:
- Pembentukan hukum
- Penafsiran hukum
- Penegakan hukum oleh hakim
Berikut beberapa asas-asas hukum yang dikenal luas di Indonesia:
- Asas Audie Et Alteram Partem : Kedua belah pihak harus didengar.
- Asas Domisili : Status dan kewenangan personal seseorang ditentukan berdasarkan hukum domicile (hukum tempat kediaman permanen) orang itu.
- Asas Acta Publica Seseipsa : Suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, sampai terbukti sebaliknya.
- Asas Domein : Asas yang mengatur bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu tanah eigendomnya, adalah domein (milik) negara.
- Asas Droit De Suite : Asas berdasarkan hak suatu kebendaan seseorang yang berhak terhadap benda itu mempunyai kekuasaan/wewenang untuk mempertahankan atau menggugat bendanya dari tangan siapapun juga atau dimanapun benda itu berada.
- Asas Independence Of Protection : Asas yang memberi perlindungan yang diberikan terhadap ciptaan tidak digantungkan pada adanya perlindungan di negara asal ciptaan itu.
- Asas Kepastian Hukum : Asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- Asas Konsensus : bahwa setiap keputusan apapun harus dilakukan melalui proses musyawarah. Cara pengambilan keputusan secara konsensus akan mengikat sebagian besar komponen yang bermusyawarah dalam upaya mewujudkan efektifitas pelaksanaan keputusan.
- Asas Exceptio Non Adimpleti Contractus : Tangkisan bahwa pihak lawan dalam keadaan lalai juga, maka dengan demikian tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi.
- Asas In Dubio Pro Reo : Dalam keadaan yang meragukan, hakim harus mengambil keputusan yang menguntungkan terdakwa.
- Asas Kebebasan Berkontrak : Para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut : 1. memenuhi syarat sebagai suatu kontrak; 2. tidak dilarang oleh undang-undang; 3. sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; 4. dilaksanakan dengan itikad baik.
- Asas Kebenaran Materiil : Asas untuk mencari kebenaran hakiki berdasarkan fakta-fakta hukum.
- Asas Kepastian Hukum : Asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- Asas Legalitas : Dimana suatu tindak kejahatan tidak dapat dihukum atau di sebut sebagai tindak pidana apa bila sebuah perbuatan dilakukan tetapi belum terdapat keterangan dalam UU atau KUHP atau perbuatan itu dilakukan baru kemudian UU mengenai perbuatan itu di buat, maka hukum tidak berlaku bagi perbuatan ini atau diambil hukum yang paling ringan bagi terdakwa.
- Asas Lex Specialis Derogat Legi generalis : Kalau terjadi konflik/pertentangan antara undang-undang yang khusus dengan yang umum maka yang khusus yang berlaku.
- Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori : Kalau terjadi konflik/pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan.
- Asas Ne Bis In Idem : Asas yang melarang seseorang untuk diadili dan dihukum untuk kedua kalinya bagi kejahatan yang sama.
- Asas Pacta Sunt Servanda : Bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan.
- Asas Pengaitan : Apabila terjadi suatu masalah maka harus dikaitkan dengan suatu norma kesusilaan tertentu.
- Nebis In Idem : Asas yang menyebutkan bahwa terhadap perkara yang sama tidak dapat diadili untuk kedua kalinya.
