Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHAP terdiri 23 Bab meliputi :
- Bab I : KETENTUAN UMUM
- Bab II : PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN
- Bab III : PENUNTUTAN
- Bab IV : MEKANISME KEADILAN RESTORATIF
- Bab V : UPAYA PAKSA
- Bab VI : HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA
- Bab VII : HAK SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, DAN ORANG LANJUT USIA
- Bab VIII : ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM
- Bab IX: BERITA ACARA
- Bab X : SUMPAH ATAU JANJI
- Bab XI : WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI
- Bab XII : KONEKSITAS
- Bab XIII : GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN KOMPENSASI
- Bab XIV : PENGGABUNGAN PERKARA GANTI RUGI
- Bab XV : PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN
- Bab XVI : UPAYA HUKUM BIASA
- Bab XVII : UPAYA HUKUM LUAR BIASA
- Baba XVIII : KORPORASI
- Bab XIX : PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
- Bab XX : PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN
- Bab XXI : SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
- Bab XXII : KETENTUAN PERALIHAN
- Bab XXIII : KETENTUAN PENUTUP